Advertisement
 |
| Animasi Kegalauan Corona |
Sementara itu, pemerintah Indonesia belum memutuskan lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan penutupan daerah secara total atau lock down dalam mengantisipasi virus Corona merupakan kewenangan pusat. Sehingga, pemerintah daerah dilarang memutuskan kebijakan lock down tersebut. Selain itu, Jokowi juga menilai saat ini pencegahan lebih ditekankan pada pengurangan mobilitas orang dan mengurangi kerumunan masyarakat.
“Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam, agar efektif menyelesaikan masalah, dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lock down, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lock down,” jelas Jokowi di Istana, Senin (16/3).
Dalam perundang-undangan, istilah lockdown sehubungan penyakit atau wabah dapat mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekakarantinaan Kesehatan (KK). UU tersebut menyatakan KK adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pasal 5 UU tersebut menyatakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu. Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
Akibat lockdown ini tentunya menimbulkan terjadinya ketersediaan bahan pasokan kebutuhan pokok masyarakat karena aktivitas produksi terhenti. Sehingga, pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan
UU tersebut juga menyatakan Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Pasal 53 Ayat (1) UU 6 Tahun 2018 menyatakan Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. Respons Pelaku Usaha Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta menanggapi terkait wacana kebijakan mengunci (lockdown) daerah yang diduga menjadi pusat penularan virus Corona (COVID-19). Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta kini tengah mempertimbangkan opsi melakukan lockdown wilayah Jakarta.
Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, pihaknya mengajak seluruh pengusaha untuk bersatu bersama pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Meski begitu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak memukul rata sektor usaha dalam kebijakan tersebut. "Apabila Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan isolasi/lockdown terhadap wilayah yang menjadi pandemi Virus Covid-19, maka pengusaha meminta ini tidak disamaratakan bagi semua sektor," ujar Diana, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2020).